Post Views: 559
Jakarta – Pemerintah terus mendorong percepatan digitalisasi layanan publik melalui pembangunan Single Identity Number (SIN) dan Sistem Informasi Kependudukan. Upaya ini dianggap sebagai langkah penting untuk memastikan data kependudukan yang tertib, terintegrasi, dan aman bagi seluruh masyarakat.
Dengan meningkatnya kebutuhan akan layanan publik yang lebih efisien, transformasi digital menjadi sebuah keharusan. Apakah kita sudah siap mewujudkannya dalam konteks sistem kependudukan?
Pentingnya Single Identity Number dalam Era Digital
Pembangunan SIN dan Sistem Informasi Kependudukan adalah fondasi penting bagi transformasi digital nasional. Data kependudukan yang terintegrasi menjadi prasyarat bagi layanan publik yang efisien dan aman. Tanpa adanya sistem tersebut, keterpaduan antar lembaga dan kementerian akan terhambat, sehingga mengganggu kinerja pelayanan publik.
Sebagai contoh, sinergi antar lembaga seperti Bappenas dan Kemendagri menunjukkan pragmatisme dalam mengatasi keterbatasan sistem lama. Pendekatan kolaboratif ini bertujuan untuk mencapai penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) hingga 50% dari penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam waktu lima tahun ke depan. Menurut jajak pendapat, kebanyakan masyarakat mendukung inisiatif ini karena mereka mengharapkan kemudahan dalam mendapatkan layanan publik.
Strategi Implementasi dan Tantangan di Lapangan
Meskipun banyak momentum positif, proses implementasi SIN tidak lepas dari tantangan. Salah satu isu utama adalah keterbatasan anggaran untuk operasional pelayanan di daerah-daerah yang terisolasi. Hal ini menjadi perhatian utama, terutama untuk warga di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) yang memerlukan perhatian ekstra.
Strategi ‘jemput bola’ diterapkan untuk mengidentifikasi warga yang belum terdata. Taktik ini terbukti efektif di beberapa lokasi, namun memerlukan investasi dan kolaborasi yang kuat antar lembaga. BSSN memiliki peran krusial dalam memastikan keamanan data, terutama dalam menyangkut transaksi identitas digital. Salah satu indikator suksesnya adalah berkurangnya duplikasi data, yang tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga keakuratan dalam distribusi bantuan sosial.
Dalam rapat koordinasi yang dihadiri banyak kementerian dan lembaga, beberapa rekomendasi strategis juga dirumuskan, termasuk pengesahan Rancangan Peraturan Presiden tentang IKD dan penyusunan regulasi yang lebih mengikat antara lembaga. Masyarakat pun diajak berperan aktif melalui kampanye sosialisasi masif untuk meningkatkan pemahaman mengenai kependudukan dan pentingnya IKD.
Secara keseluruhan, pembangunan SIN dan Sistem Informasi Kependudukan adalah prioritas nasional yang tidak dapat ditunda lagi. Komitmen untuk berkolaborasi antar lembaga, terutama di wilayah Indonesia Timur, menjadi kunci bagi keberhasilan proyek transformasi digital ini.
