Post Views: 426
Jakarta – Dalam rangka menguatkan fondasi ekonomi nasional yang berkelanjutan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggarisbawahi pentingnya memberikan porsi yang lebih adil kepada daerah dalam proses hilirisasi sektor pertambangan. Hal ini menjadi fokus utama guna memastikan bahwa keberhasilan hilirisasi dapat dicapai melalui kolaborasi yang kuat antara investor, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat lokal.
Seperti yang kita ketahui, hilirisasi merupakan faktor kunci dalam perbaikan distribusi kekayaan dan ekonomi daerah. Keterlibatan aktif masyarakat dan pelaku usaha lokal sangat penting agar peningkatan nilai tambah sumber daya alam dapat dinikmati oleh mereka yang berada di daerah itu sendiri. Sudah saatnya agar masyarakat lokal menjadi ‘tuan di negeri sendiri’, dan bukan sekadar penonton dalam proses ini.
Pentingnya Kolaborasi dalam Hilirisasi
Untuk mencapai tujuan hilirisasi yang berkeadilan, dibutuhkan sinergi antara berbagai pihak. Mulai dari pemerintah yang harus memberi dukungan penuh terhadap kebijakan yang ada, hingga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemanfaatan sumber daya alam. Suatu contoh menarik datang dari keberhasilan hilirisasi yang dilaksanakan di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah. Proyek tersebut mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sampai 20 persen, jauh di atas rata-rata nasional yang hanya mencapai 6 persen.
Data ini menunjukkan bahwa transformasi ekonomi berbasis industri hilir dapat menjadi fondasi yang kuat dalam memperkuat struktur ekonomi nasional. Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat bergerak menuju tujuan besar sebagai negara dengan GDP (Gross Domestic Product) yang termasuk dalam 10 besar dunia pada tahun 2045. Tentu saja, ini bukan sekadar harapan, tetapi sebuah target yang realistis jika dilakukan dengan konsisten.
Strategi Hilirisasi yang Berkelanjutan
Hilirisasi tidak dapat berhenti ketika sumber daya tambang habis. Penting bagi pemerintah untuk merancang peta jalan hilirisasi pascatambang, yang mencakup pengembangan sektor alternatif. Misalnya, sektor perkebunan dan perikanan harus diperkuat agar ekonomi daerah tetap berputar meskipun era tambang telah usai. Inisiatif ini memberikan harapan baru bagi masyarakat yang mengandalkan sektor tambang untuk mata pencaharian mereka.
Langkah konkret demi mencapai tujuan ini telah diambil dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang memperluas akses bagi pengusaha daerah dalam sektor pertambangan, sambil tetap menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan ruang yang lebih besar bagi partisipasi daerah, diharapkan muncul lebih banyak inovasi yang mampu mendukung hilirisasi yang berkelanjutan.
Secara keseluruhan, dengan pendekatan yang seksama dan kolaboratif, hilirisasi bisa menjadi jalan keluar dari ketergantungan ekonomi yang sempit. Mari kita kifinih jangka panjang, di mana masyarakat lokal tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dapat berkontribusi secara aktif terhadap pembangunan daerahnya sendiri.
Kesimpulannya, keberhasilan hilirisasi sangat bergantung pada keterlibatan semua pihak. Dengan dukungan yang tepat dan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana memanfaatkan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan, Indonesia bisa menghadapi tantangan geopolitik global dan memperkuat kemandirian ekonomi. Transformasi ini adalah perjalanan panjang yang harus ditempuh bersama, demi masa depan ekonomi yang lebih baik.
