Jakarta menghadapi tantangan serius terkait krisis iklim dan risiko kenaikan permukaan air laut. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merencanakan pembangunan Giant Sea Wall yang berfungsi untuk melindungi pesisir utara Ibu Kota. Proyek ambisius ini tidak hanya berkaitan dengan aspek lingkungan, tetapi juga mengintegrasikan solusi untuk pengelolaan sampah menjadi energi, yang akan menjadi salah satu sumber pembiayaan utama.
Dengan total tumpukan sampah mencapai 55 juta ton di TPST Bantargebang, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menjelaskan bahwa empat unit Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS) akan dikerahkan untuk mengolah sampah ini. Setiap unit memiliki kapasitas pengolahan 2.500 ton sampah per hari, dengan harapan dapat menghasilkan energi listrik hingga total 1.500 megawatt. Inisiatif ini diharapkan mampu mengubah wajah pengelolaan sampah dan energi di Jakarta.
Strategi Pengelolaan Sampah Menjadi Energi
Pembangunan PLTS ini merupakan langkah strategis dalam mengatasi dua masalah sekaligus: sampah dan penyediaan energi. Dengan memanfaatkan sampah sebagai sumber energi terbarukan, Jakarta dapat mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik berbahan bakar fosil yang merusak kualitas udara. Menurut data, sektor energi merupakan salah satu penyumbang terbesar polusi udara di wilayah Jabodetabek, dan dengan adanya PLTS, diharapkan angka polusi dapat menurun secara signifikan.
Pramono Anung menegaskan bahwa energi yang dihasilkan dari pengolahan sampah ini akan cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan listrik Jakarta. Ini adalah langkah berani untuk menggantikan pembangkit batu bara yang selama ini menjadi masalah utama dalam pencemaran udara. Keberhasilan proyek ini tidak hanya menyangkut aspek lingkungan tetapi juga mempengaruhi kesehatan masyarakat secara keseluruhan, menjadikan Jakarta lebih bersih dan sehat untuk ditinggali.
Peran Giant Sea Wall dalam Menghadapi Ancaman Banjir
Giant Sea Wall dirancang untuk melindungi wilayah pesisir dari ancaman banjir rob dan abrasi. Proyek ini awalnya direncanakan sepanjang 12 kilometer, namun kini diperluas menjadi 19 kilometer untuk lebih efektif menghadapi ancaman tersebut. Investasi yang diperkirakan mencapai USD 8 hingga 10 miliar untuk kawasan Teluk Jakarta saja menunjukkan betapa seriusnya ancaman yang dihadapi. Dengan dukungan APBD DKI Jakarta yang mencapai Rp91 triliun, Pemprov berkomitmen untuk mengalokasikan dana minimal Rp5 triliun per tahun untuk pembangunan tanggul ini.
Lebih dari sekadar langkah protektif, Giant Sea Wall diprediksi akan menciptakan sumber pendapatan baru bagi pemerintah daerah. Revenue dari energi terbarukan yang dihasilkan dari pengelolaan sampah dapat dimanfaatkan untuk mendukung proyek ini. Pentingnya keterlibatan Kabupaten dan Kotamadya dalam proyek infrastruktur ini tidak bisa diabaikan, karena keberhasilan proyek tersebut memerlukan kolaborasi dari semua elemen pemerintahan hingga masyarakat.
Saat ini, Presiden RI juga berharap Pemprov DKI dapat berkontribusi melalui APBD untuk mendukung pembangunan Giant Sea Wall. Melalui konferensi infrastruktur ICI 2025, disampaikan bahwa proyek ini akan terintegrasi dengan pembangunan infrastruktur pesisir lainnya di sepanjang 500 kilometer dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Ini adalah upaya kolektif untuk mengatasi dampak perubahan iklim dan membangun infrastruktur yang lebih berkelanjutan.
Dengan upaya serius dalam mengelola sampah dan membangun infrastruktur tangguh, Jakarta tidak hanya menjaga keberlanjutan lingkungan, tetapi juga dapat menjadi contoh bagi wilayah lain dalam menangani permasalahan serupa. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menjamin keberhasilan proyek-proyek ini.
