Post Views: 250
Jakarta – Perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal di Indonesia masih menghadapi banyak kendala. Hingga saat ini, jumlah peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) dari sektor informal masih sangat terbatas, meski perlindungan tersebut merupakan kebutuhan dasar bagi setiap pekerja.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan pentingnya sinergi lintas pihak untuk memperluas cakupan Jamsostek, terutama bagi pekerja informal yang belum mendapatkan perlindungan memadai. Pesan itu disampaikannya dalam kegiatan Public Expose BPJS Ketenagakerjaan di Ruang Serbaguna Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa (19/8). Acara tersebut digelar bersama Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) dan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), serta dihadiri 1.000 penerima manfaat.
Menurut Yassierli, pekerja informal menghadapi beragam hambatan dalam mengakses jaminan sosial, mulai dari skema iuran yang kurang fleksibel, rendahnya literasi, hingga minimnya dorongan untuk mendaftar secara mandiri. “Baru sekitar 11,99 persen pekerja informal yang terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Padahal, perlindungan sosial bukan beban, melainkan kebutuhan mendasar bagi setiap pekerja,” ujarnya.
Kendala dalam Pendaftaran Jaminan Sosial
Pekerja informal memiliki tingkat kerentanan yang tinggi. Mulai dari buruh harian lepas hingga pedagang kaki lima, mereka beroperasi di area abu-abu tanpa jaminan sosial yang jelas. Banyak yang tidak mengetahui informasi tentang Jamsostek, dan ini menjadi titik lemah dalam perlindungan yang seharusnya mereka terima. Dengan hanya 11,99 persen yang terlindungi, tampak bahwa banyak yang masih menganggap perlindungan sosial bukan untuk mereka.
Kendala-kendala yang ada bukan hanya tentang kesadaran, tetapi juga faktor administrasi yang rumit. Rencana usaha yang mungkin tidak stabil membuat pekerja enggan untuk mendaftar. Ditambah lagi, sistem iuran yang kaku dan tidak fleksibel menambah kesulitan. Berkaca dari pengalaman di sektor formal, di mana pendaftaran dan pemantauan lebih mudah dilakukan, sektor informal membutuhkan skema yang lebih adaptif agar bisa berpartisipasi tanpa merasa terbebani.
Strategi Memperluas Cakupan Jamsostek
Memperluas cakupan Jamsostek menjadi tantangan yang besar tetapi bukan hal yang mustahil. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah meningkatkan kerja sama antara pemerintah daerah, asosiasi, serikat pekerja, dan pelaku UMKM. Dengan keterlibatan lebih banyak pihak, diharapkan bisa tercipta skema yang lebih fleksibel dan inklusif.
Selain itu, digitalisasi layanan muncul sebagai faktor krusial. Penggunaan QRIS atau dompet digital dapat membuat pendaftaran dan pembayaran iuran lebih mudah. Merampingkan proses administratif ini akan sangat membantu pekerja informal untuk berpartisipasi tanpa rasa khawatir akan kerumitan. Melalui kampanye publik berbasis komunitas yang sederhana, pekerja dapat lebih memahami semua manfaat yang ditawarkan.
Yassierli menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci utama dalam usaha ini. Pemerintah berkomitmen untuk menghadirkan perlindungan yang cepat, santunan yang tepat, dan layanan yang mudah diakses. Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat akan lebih percaya dan sadar akan fungsi penting dari sistem jaminan sosial.
Melalui upaya-upaya ini, diharapkan pada tahun 2045, cakupan kepesertaan Jamsostek dapat mencapai target 99,5 persen. Ini bukan hanya tentang angka, tetapi tentang menciptakan jaringan perlindungan yang nyata bagi pekerja dan keluarganya. Dengan mengedepankan gotong royong, diharapkan perlindungan dapat menjangkau lebih banyak pekerja informal di seluruh Indonesia, memberikan mereka rasa aman.
Dalam upaya ini, sosialisasi menjadi unsur penting. Banyak pekerja yang masih belum mengetahui manfaat konkret dari Jamsostek, sehingga mereka belum melihat urgensi untuk mendaftar. Sedangkan ketika risiko terjadi, perlindungan sosial yang diberikan bisa menjadi jaring pengaman yang sangat berarti.
Yassierli juga memberikan apresiasi kepada IZI atas dukungan terhadap program perlindungan sosial dan mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk terus berinovasi, dengan harapan kolaborasi lintas lembaga semakin diperkuat. Ini menjadi momen penting untuk memperluas cakupan perlindungan sosial, menyasar ratusan ribu pekerja yang hingga kini masih terabaikan.
Saatnya untuk mengubah cara pandang tentang perlindungan ketenagakerjaan, menjadikannya sebagai kebutuhan dasar, bukan beban. Dengan pendekatan yang tepat dan kolaborasi yang solid, harapan akan perlindungan sosial yang lebih baik untuk pekerja informal di Indonesia dapat terwujud.
