Post Views: 511
Jakarta — Pemerintah telah melanjutkan upaya untuk mewujudkan kedaulatan energi nasional, dengan langkah penting yang diambil melalui percepatan pemrosesan perizinan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam sektor minyak dan gas bumi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyampaikan komitmen ini dalam acara CEO Forum 2025 yang diadakan di Jakarta.
Melalui langkah penyederhanaan ini, pemerintah berupaya mencapai target lifting migas yang ditetapkan sebesar 605 ribu barel per hari untuk tahun 2025, sesuai dengan Rencana Pembangunan Nasional. Target ini menjadi sangat relevan dengan program prioritas pemerintah untuk memastikan kemandirian energi di Indonesia.
Pentingnya Kedaulatan Energi untuk Masa Depan
Kedaulatan energi bukan sekadar slogan, tetapi merupakan cita-cita yang harus diwujudkan. Bahlil menekankan bahwa dari 128 cekungan migas yang ada di Indonesia, hanya 20 cekungan yang aktif memproduksi. Hal ini menunjukkan adanya potensi yang sangat besar yang masih bisa dieksploitasi. Pemerintah kini berfokus agar perencanaan pembangunan di wilayah kerja yang memiliki dokumen Plan of Development (POD) dapat berjalan efektif hingga membawa dampak nyata.
Menurut Bahlil, potensi migas yang belum tergarap menciptakan peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi. Dengan membuka akses lebih cepat pada proses perizinan, diharapkan dapat menarik minat lebih banyak investasi serta menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak lagi bagi masyarakat lokal. Pendekatan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan, memberikan kontribusi yang adil untuk masyarakat sekitar, dan menciptakan sinergi yang lebih baik antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.
Strategi Percepatan Lifting dan Pemberdayaan Masyarakat
Untuk mendukung pencapaian target lifting, Bahlil menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan industri migas. Hal ini mencakup dorongan untuk KKKS untuk tidak hanya fokus pada pengejaran angka lifting, tetapi juga berkontribusi bagi pengembangan masyarakat lokal sekitar. Pemberdayaan masyarakat dianggap krusial untuk memastikan bahwa manfaat dari operasional migas dapat sampai kepada mereka.
Selain itu, tentang skema fiskal dalam industri migas, Bahlil menjelaskan bahwa masalah terkait skema pengembalian investasi tidak lagi menjadi penghambat. Pemerintah memberi jaminan bahwa baik skema gross split maupun cost recovery saat ini tetap dalam batas yang ekonomis, sehingga perusahaan dapat berinvestasi dengan nyaman. CEO Forum 2025 pun menjadi wadah bagi KKKS untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap keberhasilan pencapaian target lifting nasional; di situ juga dilakukan penandatanganan Piagam SIAP Selamat, yang menegaskan dedikasi terhadap operasi yang aman dan berkelanjutan.
Dengan sinergi yang terjalin antara pemerintah dan KKKS, serta adanya pendekatan regulasi yang fleksibel, diharapkan industri migas Indonesia semakin produktif dan berdaya saing, serta mampu memberikan kontribusi lebih besar untuk kemandirian energi bangsa.
